Branjang – Selama ini pelaku UMKM di Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, menjalankan usahanya tanpa alat ukur apa pun untuk menilai sejauh mana produk dan pengelolaan usahanya telah memenuhi standar pemerintah. Menjawab persoalan tersebut, mahasiswa KKN Multidisiplin Universitas Diponegoro (UNDIP) mengembangkan instrumen asesmen kesesuaian produk UMKM terhadap standar pemerintah — sebuah alat penilaian sederhana untuk memetakan kesiapan usaha secara terukur, konsisten, dan dapat diulang.
Program yang digagas Desy, mahasiswa Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Matematika (FSM) UNDIP, ini merupakan bagian dari tema multidisiplin “Model Terpadu Pengembangan Kapasitas UMKM melalui Integrasi Legalitas, Tata Kelola, Standarisasi Produk, Produksi, dan Digitalisasi dalam Mendukung Penguatan Pasar Kreatif Desa Branjang.”
Persoalan yang ditemukan tim KKN di lapangan bukan semata terletak pada minimnya program pemberdayaan, melainkan pada absennya alat ukur. Tanpa instrumen penilaian yang sistematis, evaluasi terhadap kesesuaian UMKM cenderung bersifat subjektif, tidak konsisten antarpenilai, dan sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, capaian pendampingan hanya bisa diklaim secara naratif tanpa data pembanding.
“Kami tahu ada aturan untuk masuk ke dalam minimarket, tapi tidak pernah tahu bagian mana yang sudah sesuai standar atau belum,” ujar Pak Sehono, salah satu peserta pendampingan.
Instrumen disusun melalui telaah regulasi dan studi literatur, lalu dipisahkan menjadi dua versi sesuai karakteristik usaha. Instrumen UMKM pangan mencakup kesesuaian terhadap standar pemerintah serta label dan kemasan pangan, sementara instrumen UMKM non-pangan mencakup indikator utama standar pemerintah dan indikator pendukung pengelolaan usaha. Setiap indikator dibedakan secara tegas antara yang wajib dipenuhi menurut peraturan yang berlaku dan yang berstatus praktik terbaik, sebuah pembedaan yang kerap kabur dalam checklist pemberdayaan pada umumnya.
Di titik inilah keilmuan Statistika bekerja. Konsep abstrak “kesiapan usaha” diterjemahkan menjadi konstruk terukur: setiap indikator dinilai secara bertingkat, dari belum memenuhi hingga sudah
memenuhi, lalu dikonversi menjadi persentase capaian dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori dengan ambang batas eksplisit, yaitu Belum Siap, Cukup Siap, dan Siap. Ambang yang tertulis inilah yang membuat hasil penilaian konsisten antarpenilai dan tetap dapat dibandingkan ketika asesmen diulang.
Penilaian dilakukan langsung oleh mahasiswa KKN melalui wawancara dan observasi terhadap dokumen serta kondisi produksi di lokasi usaha. Hasilnya beragam: UMKM Parfum dan Sigur ID berada pada kategori Siap, UMKM Kopi pada kategori Cukup Siap, sementara UMKM Susu masih Belum Siap. Keragaman ini menegaskan bahwa pendampingan tidak dapat diseragamkan, sehingga rekomendasi perbaikan disusun secara spesifik untuk tiap UMKM.
“Instrumen ini membuat kami tahu persis di mana posisi tiap UMKM, bukan sekadar menduga. Nilai program ini bukan pada penilaian yang kami hasilkan hari ini, tapi pada arah pendampingan yang jadi lebih tepat sasaran,” tutur Desy.
Bagi mahasiswa Statistika sendiri, program ini menjadi ruang penerapan langsung keilmuan yang selama ini dipelajari di ruang kelas, mulai dari operasionalisasi variabel, penyusunan skala pengukuran, hingga pengolahan dan interpretasi hasil penilaian. Pengalaman menerjemahkan ketentuan regulasi menjadi indikator yang terukur sekaligus melatih kemampuan yang jarang diperoleh dari pengolahan data sekunder, yaitu memastikan angka yang dihasilkan benar-benar mewakili kondisi di lapangan.
Melalui program ini, pelaku UMKM diharapkan memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi usahanya terhadap standar pemerintah sekaligus acuan dalam menentukan langkah perbaikan yang paling mendesak. Pada akhirnya, program ini menegaskan bahwa pemberdayaan tanpa pengukuran berisiko berhenti sebagai kegiatan, bukan perubahan.
Penulis: Desy Angriani Siahaan
Pembimbing: Gani Nur Pramudyo, M.Hum.

